Sumber Tulisan : Anonim (seorang warga Dompu yang pernah menjadi aktivis pada masanya)
Paska aksi demontrasi yang berujung ricuh dengan diwarnai aksi pengerusakan (fasilitas negara) yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, kawan-kawan dan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Dompu, dinding media sosial Facebook saya sontak ramai dengan postingan penggunanya tentang “SAYA JUGA AKTIVIS”. Mereka menyangka sikap mahasiswa yang melakukan perbuatan melawan hukum
Para pengguna Facebook yang mengaku pernah menjadi aktifis itu dalam unggahannya tentu saja memberikan reaksi terhadap dinamika lapangan dari aksi kelompok CIPAYUNG yang terjadi pada Senin 29 Juni 2026. Mereka mengaku dulu pernah menjadi aktivis dan melakukan demo, namun tidak merusak fasilitas negara.
Pengakuan itu secara tidak langsung memberikan informasi bahwa aksi demonstrasi yang mereka pernah lakukan tanpa perencanaan yang matang, tanpa tujuan sasaran yang empuk?.
Sebelum menjadi penonton seperti sekarang ini, dulu saya juga pernah menjadi aktivis. Aksi demontrasi sudah tak terhitung yang pernah kami lakukan, mulai dari mengangkat issue nasional lebih-lebih issue daerah. Bahkan kami pernah berdarah-darah ketika terjadi chaos di lapangan yang tentu saja berhadapan dengan aparat saat itu. Dipukul, dibawa mobil patroli, diculik saat aksi, itu sudah pernah kami rasakan.
Namun saat itu, kami tidak pernah menggelar aksi demonstrasi yang dilakukan secara aliansi (gabungan organisasi). Alasannya sederhana, menurut kami jika beraliansi maka issue yang diangkat tidak akan tersampaikan dengan baik. Penyebabnya adalah setiap organisasi memiliki egosentris tersendiri, setiap organisasi ingin menonjolkan diri sendiri. Itu dulu, sekarang kemungkinan sudah berbeda.
Kami didoktrin oleh senior kami bahwa mahasiswa itu adalah jembatan nya rakyat kepada pemerintah, sehingga setiap aksi yang akan kami gelar harus didasari oleh perencanaan yang matang tentang issue yang kami angkat untuk disampaikan ke pemerintah.
Sebelum turun ke jalan, kami harus memastikan bahwa issue yang diangkat ini benar-benar datang dari keresahan rakyat. Berhari-hari kami bahas melalui diskusi dan analisa mendalam.
Sewaktu menjadi aktivis dan menjadi pengurus komisariat, saya ditempatkan pada Bidang Eksternal. Tugas saya adalah menjalin komunikasi dengan pihak luar. Ketika ada rencana untuk menggelar aksi unjuk rasa, saya kerap diperintahkan oleh senior saya untuk mengumpulkan koran-koran bekas di kantor pemerintahan. Tugas yang sama terus saya lakukan hingga menjadi Pengurus Cabang.
Saya dan beberapa orang sahabat saya mulai mencari dan mengumpulkan koran-koran bekas, sasaran kami saat itu adalah Bagian Humas Sekretariat Daerah (sekarang Prokopim). Disanalah ladang koran, mulai dari koran nasional, regional hingga koran lokal daerah. Ada yang terbitan Harian, Minggu dan Bulanan.
Tujuan mencari koran adalah untuk mengetahui tentang berita kesenjangan yang tengah terjadi. Dulu sangat sulit kami mendapatkan informasi tentang persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
Fenomena penyebaran informasi waktu itu tidak seperti era sekarang ini yang setiap masalah apapun mulai dari A-Z tinggal membuka handphone scrolling atas bawah sambil tiduran kita sudah bisa mendapatkan informasi.
Kami percaya bahwa informasi yang kami dapatkan melalui pemberitaan koran pada masa itu kredibilitasnya tak diragukan lagi. Tidak seperti dengan informasi yang berseliweran di media sosial seperti saat ini yang sumber dan kebenarannya bukan lagi perihal yang diutamakan. Yang penting Efyepe, yang penting viral.
Aksi demontrasi kami tak selalu berjalan damai, beberapa kali aksi kami berujung ricuh. Pengerusakan, sandera mobil pelat merah, adu pukul dengan aparat hingga bentrok dengan pegawai pemerintah. Namun kami memaknai itu adalah dinamika lapangan.
Salah satu aksi demonstrasi yang pernah kami lakukan yakni aksi pemblokiran jalan tepatnya di perempatan Manggelewa (Cabang Banggo) sekitar tahun 2013. Issue yang kami angkat saat itu adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Petani jagung saat itu, kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Aksi kami dibubarkan oleh polisi karena terjadi kemacetan parah di jalan lintas provinsi itu. Beruntung issue yang kami bawa direspon positif oleh pemerintah daerah. Pupuk bersubsidi saat itu tak lagi langkah, petani mudah mendapatkan pupuk pada setiap pengecer. Para tengkulak tak bisa lagi bermain petak umpet menjual pupuk.
Bedanya dengan era sekarang ini, beberapa kali aksi demonstrasi yang berujung pengerusakan fasilitas negara yang dilakukan oleh mahasiswa selalu dilaporkan ke polisi oleh pemerintah. Bahkan ada pula beberapa orang mahasiswa yang ditahan di Polda NTB usai dilaporkan atas tindakan pengerusakan gerbang kantor Bupati Dompu. (*).
